Klinik Satu Januari Lampung
apoteker diploma-3
Lowongan Kerja Lampung - Klinik Satu Januari Lampung adalah sebuah klinik yang berlokasi di Lampung. Klinik ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan solusi kesehatan bagi keluarga Anda. Klinik ini berfokus pada memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang.
Klinik Satu Januari Lampung menawarkan berbagai layanan medis dan non-medis yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Klinik Satu Januari Lampung juga dilengkapi dengan fasilitas medis dan peralatan yang modern dan canggih. Hal ini memastikan bahwa semua pasien akan menerima perawatan yang optimal dan memuaskan.
ASISTEN APOTEKER
Persyaratan
- Pria/Wanita
- Minimal Lulusan D3 Farmasi
- Memiliki STRA dan Serkom yang masih berlaku
- Berpenampilan Menarik
- Dapat Bekerja Secara Team
- Regional Lampung selatan
Kirimkan CV dan Lamaran anda ke Alamat
KLINIK SATU JANUARI
Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung Lampung Selatan (Di Depan Gerbang Tol Itera/Kota Baru)
Email Kliniksatujanuari@gmail.com
Telepon: 082175338319
Lamaran paling lambat sampai, 3 Mei 2023
Perppu Cipta Kerja: Dampak dan Kontroversi terhadap Dunia Kerja dan Masyarakat
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai Omnibus Law merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang kontroversial. Diterbitkan pada tahun 2020, Perppu ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing ke Indonesia. Namun, dampak dan kontroversi yang terjadi akibat dari penerapan Perppu Cipta Kerja terhadap dunia kerja dan masyarakat masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini.
Salah satu dampak yang paling dirasakan dari penerapan Perppu Cipta Kerja adalah terkait dengan regulasi hubungan kerja. Perppu ini membawa banyak perubahan signifikan dalam undang-undang ketenagakerjaan, seperti memperlonggar persyaratan penggunaan tenaga kerja outsourcing, memperpendek masa cuti bagi karyawan, dan mengurangi jumlah upah lembur yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini membuat banyak buruh dan pekerja merasa khawatir dengan hak-hak mereka sebagai pekerja.
Selain itu, Perppu Cipta Kerja juga mempengaruhi hak-hak buruh dan tenaga kerja di Indonesia, seperti hak untuk memprotes, mengadakan mogok kerja, dan membentuk serikat pekerja. Beberapa pasal dalam Perppu ini dianggap mengurangi hak-hak tersebut dan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan. Hal ini memicu kekhawatiran dan ketidakpuasan di kalangan pekerja dan serikat pekerja.
Namun, pihak pemerintah membela kebijakan Perppu Cipta Kerja dengan mengatakan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga menekankan bahwa kebijakan ini akan membawa manfaat bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.
Di sisi lain, kebijakan Perppu Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja dan membawa keuntungan bagi ekonomi Indonesia. Namun, ada juga yang menentang hal ini dan mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan bagi rakyat Indonesia atau hanya untuk kepentingan investor asing.
Kontroversi terkait Perppu Cipta Kerja juga mempengaruhi bidang lingkungan dan hak atas tanah. Perppu ini menyingkirkan sejumlah peraturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat terhadap tanah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penjarahan sumber daya alam dan pengambilan tanah yang tidak adil oleh perusahaan, yang dapat mengancam hak-hak masyarakat dan lingkungan.
Dalam situasi yang semakin sulit karena pandemi COVID-19, penerapan Perppu Cipta Kerja memperumit situasikeadaan, terutama bagi para pekerja dan buruh. Dengan banyaknya perubahan aturan dalam undang-undang ketenagakerjaan, pekerja dan buruh perlu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Namun, tidak semua pekerja merasa mampu untuk mengikuti perubahan tersebut. Banyak pekerja dan buruh mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, karena banyak perusahaan yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja outsourcing yang lebih murah.
Di sisi lain, Perppu Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan perampingan karyawan atau PHK, dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia dan meningkatnya kemiskinan.
Kontroversi dan dampak Perppu Cipta Kerja tidak hanya dirasakan di dunia kerja, tetapi juga di kalangan mahasiswa dan aktivis. Perppu ini dinilai membatasi kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Ada beberapa pasal dalam Perppu ini yang dianggap dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan mempersempit ruang gerak aktivis dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Meskipun kontroversi dan dampak negatif yang terjadi akibat penerapan Perppu Cipta Kerja, pemerintah tetap berkeyakinan bahwa kebijakan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pihak pemerintah juga perlu memperhatikan dampak yang dirasakan oleh para pekerja dan buruh serta memperbaiki regulasi-regulasi yang terkait dengan hak-hak mereka.
Selain itu, perlu adanya dialog dan keterbukaan dari pihak pemerintah untuk memperbaiki dan memperjelas regulasi-regulasi yang ada dalam Perppu Cipta Kerja. Pihak pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan lingkungan, bukan hanya kepentingan investor asing dan perusahaan.
Sebagai masyarakat yang peduli dengan nasib dan masa depan Indonesia, kita juga perlu ikut aktif dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan kita terkait dengan Perppu Cipta Kerja. Kita perlu membuka diri terhadap berbagai informasi dan pandangan yang ada, serta berdiskusi dan berdialog dengan pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama.
Dalam kesimpulannya, Perppu Cipta Kerja menjadi topik yang kontroversial di Indonesia dan mempengaruhi dunia kerja, masyarakat, dan lingkungan. Ada dampak positif yang diharapkan dari penerapan Perppu ini, namun juga ada dampak negatif yang dirasakan oleh para pekerja, buruh, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan dan dialog dari pihak pemerintah untuk memperbaiki dan memperjelas regulasi-regulasi yang ada, serta memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Sebagai masyarakat yang peduli dengan nasib dan masa depan Indonesia, kita juga perlu ikut aktif dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan kita terkait dengan Perppu Cipta Kerja. Kita perlu membuka diri terhadap berbagai informasi dan pandangan yang ada, serta berdiskusi dan berdialog dengan pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama.
Dalam kesimpulannya, Perppu Cipta Kerja menjadi topik yang kontroversial di Indonesia dan mempengaruhi dunia kerja, masyarakat, dan lingkungan. Ada dampak positif yang diharapkan dari penerapan Perppu ini, namun juga ada dampak negatif yang dirasakan oleh para pekerja, buruh, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan dan dialog dari pihak pemerintah untuk memperbaiki dan memperjelas regulasi-regulasi yang ada, serta memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Sebagai masyarakat yang peduli dengan nasib dan masa depan Indonesia, kita juga perlu ikut aktif dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan kita terkait dengan Perppu Cipta Kerja. Kita perlu membuka diri terhadap berbagai informasi dan pandangan yang ada, serta berdiskusi dan berdialog dengan pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama.
